 |
| Nampak : Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III, Camat, Pejabat Administrator, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Serta Pengukuhan Kepala Sekolah Yang Berlangsung Di Gedung Samakai Dompu. [Gd*/Ist] |
DOMPU, KORAN-PRIORITAS.COM — Bupati Dompu, Bambang Firdaus, S.E., menegaskan pentingnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui pelayanan publik yang responsif, penguatan fungsi koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, serta penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat eselon III, camat, pejabat administrator, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pengukuhan kepala sekolah, Kamis (15/10/2026) sore.
Dalam arahannya, Bambang Firdaus meminta seluruh pejabat agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari meja kerja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi, memahami persoalan, dan melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
 |
| Momen Camat Pekat Saat Menandatangani SK Pelantikan dan Pakta Integritas Yang Berlangsung Di Gedung Samakai Sore Tadi. [Gd*/Ist]. |
Menurutnya, keterlibatan langsung pejabat dalam kehidupan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Dengan melihat dan mendengarkan langsung masyarakat, kita bisa menampung harapan, keinginan, serta aspirasi mereka. Dengan begitu, kebijakan yang kita ambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan laporan yang belum tentu mencerminkan fakta di lapangan,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran camat dalam menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan pemerintahan di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa camat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Bambang, berbagai persoalan pemerintahan yang muncul di tingkat desa semestinya dapat ditangani terlebih dahulu melalui koordinasi dan penyelesaian di tingkat kecamatan, sepanjang masih berada dalam kewenangan camat.
Ia menilai, apabila persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat kecamatan terus-menerus dibawa ke tingkat kabupaten, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kewilayahan.
Karena itu, ia meminta para camat untuk lebih proaktif, memahami batas kewenangan, serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan persoalan secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi.
Bambang juga mengingatkan seluruh pejabat agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi yang membuat mereka terlalu nyaman bekerja di kantor, sementara persoalan masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dompu turut menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurutnya, seorang pejabat tidak boleh selalu menghindari persoalan hanya karena khawatir menghadapi konflik atau risiko. Namun, setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang matang, pertimbangan yang terukur, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Ia mendorong para pejabat untuk terus berinovasi dan berimprovisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan berbagai tantangan pembangunan.
“Jangan pernah menjadikan alasan efisiensi maupun keterbatasan anggaran sebagai penghalang untuk berinovasi. Justru dalam kondisi anggaran yang terbatas, kemampuan kita sebagai pejabat diuji untuk mencari solusi dan menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.
Bambang juga menilai bahwa masyarakat saat ini semakin kritis dan sensitif terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Oleh sebab itu, aparatur harus mampu menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kedewasaan dalam menjalankan tugas.
Selain menyoroti kinerja birokrasi, Bambang Firdaus memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Dompu, terutama kemampuan pedagogik dan penguasaan materi pembelajaran oleh para guru.
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab membangun ekosistem pendidikan berkualitas di lingkungan sekolah.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada kepala sekolah atau guru secara individual. Diperlukan kerja sama yang kuat antara kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan komite sekolah.
Seluruh unsur tersebut harus memiliki visi dan komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik.
Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan angka yang disebutnya berasal dari hasil penelitian mengenai kemampuan guru. Ia menyebut sekitar 25 persen guru mampu menguasai materi pembelajaran, sementara sekitar 10 persen dinilai mampu menyampaikan materi dengan baik dan benar.
Namun, sumber penelitian, metode pengukuran, cakupan responden, serta periode penelitian tersebut belum dijelaskan secara terperinci dalam bahan pernyataan yang tersedia. Karena itu, angka tersebut masih memerlukan verifikasi sebelum dapat dijadikan gambaran menyeluruh mengenai kompetensi guru di Kabupaten Dompu.
Bambang menegaskan bahwa persoalan kualitas tenaga pendidik harus menjadi perhatian serius dan perlu dicarikan solusi secara bersama-sama.
Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang memilih sekolah Islam terpadu untuk pendidikan anak-anak mereka, meskipun harus mengeluarkan biaya lebih besar.
Menurutnya, fenomena tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pendidikan di daerah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu mendorong perbaikan mutu pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta memperkuat kualitas pengelolaan sekolah agar lembaga pendidikan negeri semakin dipercaya masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, S.E., M.E., yang dimintai tanggapan usai kegiatan tersebut, berharap pelantikan dan pengukuhan pejabat dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Ia menyampaikan bahwa pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Dompu.
“Semoga pejabat yang baru dilantik dapat meningkatkan kinerja. Harapan masyarakat juga semakin baik dengan adanya pejabat baru, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kurnia Ramadhan.
Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur menjadi salah satu aspek penting dalam menjawab harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pelantikan pejabat, lanjutnya, diharapkan tidak hanya menjadi pergantian atau pengukuhan jabatan secara administratif, tetapi juga diikuti peningkatan tanggung jawab, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada publik.
Arahan Bupati Dompu dan tanggapan Wakil Ketua DPRD tersebut menempatkan peningkatan kinerja aparatur, penguatan pemerintahan kewilayahan, serta pembenahan mutu pendidikan sebagai sejumlah agenda penting yang perlu mendapat perhatian bersama.
Keberhasilan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pejabat memahami persoalan masyarakat, mengambil keputusan sesuai kewenangan, dan memastikan program berjalan efektif.
Di sektor pendidikan, penguatan kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri menjadi pekerjaan yang membutuhkan evaluasi berbasis data dan langkah perbaikan yang terukur.
Dengan demikian, pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. [Gd*].