 |
| SMSI Dompu Saat Bertemu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bapak Kurnia Ramadhan, SE., ME. Di Ruang Kerjanya Pagi Tadi. [Gd*/Ist]. |
DOMPU, KORAN-PRIORITAS.COM — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Dompu terus memperkuat kemitraan dengan lembaga legislatif dalam rangka mendorong terciptanya komunikasi yang sehat antara pemerintah, pers, dan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) SMSI Dompu, Fauzi Akbar, S.Pd., bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Kurnia Ramadhan, SE., ME. Pertemuan membahas sejumlah hal, terutama terkait pembangunan daerah, peran media, serta pentingnya membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Kurnia menekankan bahwa pemerintahan daerah bukan milik pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat Dompu.
Karena itu, menurutnya, perbedaan pilihan politik pada masa lalu tidak semestinya menjadi sekat dalam membangun daerah.
“Bupati adalah bupati seluruh masyarakat Dompu. Tidak boleh lagi ada sekat perbedaan antara satu dengan yang lainnya,” demikian salah satu pokok pandangan yang disampaikan Kurnia.
Kurnia mengatakan, salah satu tantangan dalam menjalankan pemerintahan adalah membangun kesamaan cara pandang di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang dan pilihan berbeda.
Ia menilai, masyarakat yang pada masa lalu tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah tetap harus dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan.
Menurutnya, tidak ada alasan untuk terus mempertahankan perbedaan politik setelah proses politik selesai. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kewenangannya.
“Tidak perlu lagi mencari siapa lawan politik. Mereka yang dulu berbeda pilihan juga tetap masyarakat Dompu yang harus diajak bersama-sama membangun daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kurnia juga memberikan perhatian terhadap posisi media dan wartawan dalam pembangunan daerah.
Ia berharap insan pers dapat menjadi mitra strategis pemerintah, namun tetap menjaga independensi dan fungsi kontrol sosial.
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan media bukan berarti media harus selalu membenarkan setiap kebijakan pemerintah.
Program yang dinilai berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kata dia, tentu layak diberitakan. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan atau pelaksanaan program yang belum sesuai, media tetap memiliki ruang untuk memberikan kritik dan koreksi secara konstruktif.
“Kalau ada kemajuan, wajar diberitakan. Tetapi kalau ada hal yang tidak sesuai atau melenceng, juga perlu diluruskan,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah bukanlah institusi yang sempurna. Karena itu, kritik dari media dan masyarakat diperlukan sebagai bagian dari proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
Kurnia juga mengakui perkembangan teknologi informasi membuat arus informasi semakin terbuka. Pemerintah tidak mungkin melarang masyarakat maupun media memberitakan suatu peristiwa.
Karena itu, pendekatan yang perlu dilakukan adalah membangun komunikasi dan keterbukaan informasi.
Menurutnya, pemerintah dapat menyampaikan data, penjelasan, serta konteks sebuah kebijakan kepada media sehingga wartawan memiliki bahan yang cukup untuk menyusun pemberitaan secara utuh dan berimbang.
“Yang bisa kita lakukan adalah membangun komunikasi. Kita ajak berdiskusi. Setelah itu, kalau mereka memiliki pandangan berbeda, itu menjadi bagian dari independensi mereka,” tuturnya.
Pertemuan tersebut juga membahas tantangan media siber dalam menghadirkan pemberitaan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kedalaman dan substansi.
Kurnia berharap wartawan tidak berhenti pada informasi permukaan, tetapi berupaya menggali persoalan secara lebih mendalam, termasuk perkembangan dan dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat.
Ia menilai media memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat memahami proses pembangunan sekaligus menjadi salah satu instrumen kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia menyatakan kesiapan untuk mendukung komunikasi dan kerja sama dengan organisasi media sepanjang tetap berada dalam koridor profesional serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekjen SMSI Dompu Fauzi Akbar, S.Pd., dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya membangun kemitraan yang sehat antara organisasi perusahaan media siber dengan pemerintah dan DPRD.
Kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi dapat menghasilkan komunikasi yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
SMSI juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong anggotanya menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, mengedepankan verifikasi, keberimbangan, serta kepentingan publik.
Melalui komunikasi yang terbuka antara SMSI, DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem informasi yang sehat.
Pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, sementara pemerintah dan DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan.
Pada akhirnya, kemitraan tersebut diarahkan untuk satu tujuan : menghadirkan pemberitaan yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Dompu yang inklusif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. [Gd*].